Salam Sehat dan Harmonis

-----

SISTEM POLITIK INDONESIA


SISTEM POLITIK INDONESIA
Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia telah merdeka, akan tetapi Indonesia belum memiliki presiden dan wakil presiden, dan keesokan harinya Soekarno-Hatta pun diangkat menjadi presiden dan wakil presiden. Selain itu Indonesia juga mengesahkan UUD 1945 dan mendirikan KNIP yang bertugas sebagai pembantu presiden dan wakil presiden (sebagai kabinet). Walaupun Indonesia telah merdeka, tetapi Belanda masih ingin menguasi Indonesia. Salah satu caranya adalah menuduh Indonesia sebagai negara Komunis. Tudingan itu bukanlah tanpa alsan, yaitu Indonesia hanya mengakui PNI sebagai satu-satunya parpol, dan Indonesia tidak memiliki badan legislatif, hanya kabinet-kabinet yang membantu pemerintah.
AS dan Inggris menekan Belanda untuk segera melakukan perundingan dengan Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada Tanggal 25 Maret 1947 Indonesia dan belanda melakukan perjanjian, dan perjanjian tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Linggar Jati. Akan tetapi pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan Agresi Militer I. Hal ini memperlihatkan bahwa Belanda tidak merealisasikan perjanjian tersebut. Untuk menyelesaikannya dilakukanlah perjanjian Renville, yaitu perjanjian 3 negara dimana Australia mewakili Indonesia, Belgia mewakili Belanda, dan AS sebagai badan keamanan. Hal tersebut tidak menyurutkan Belanda untuk menjajah ladi Indonesia, dan akhirnya pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan Agresi Militer II.
Dewan Keamanan melaui UNCI (United Naturn Commision for Indonesia) secara langsung menyelesaikan masalah Indonesia dan Belanda melalui KMB (Komisi Meja Bundar) pada bulan Agustus hingga November 1949.
Pada tanggal 15 Agustus 1950 RIS berubah menjadi RI Kesatuan, dan tahun 1955 RI Kesatuan mengadakan pemilu yang pertama yang diikuti 49 parpol. Dari pemilu tersebut diharapkan Badan konstituante dan DPR dapat dibentuk. Akan tetapi dari 49 parpol tersebut tidak memiliki suara mayoritas, hanya saja ada 5 parpol, yaitu PKI (aliran komunis), PSI, Masyumi, PNI, dan NU, yang memiliki komposisi suara yang jauh lebih banyak dari pada partai politik yang lain.
Pemilu di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu dilakukan untuk membentuk badan konstituante dan DPR. Pemilu tesebut diikuti oleh 49 partai yang memiliki paham ideologi dan kepentingan masing-masing. Hanya 4 partai politik yang memiliki suara lebih banyak daripada partai politik yang lain, yaitu Masyumi, PKI Komunis, NU, dan PNI. Akan tetapi pemilubtersebut gagal, karena tidak dapat membentuk kabinet.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tanggal 05 Juli 1959 Soekarno mengabil keputusan lewat dekrit presiden. Isi dari keputusan tersebut adalah :
1.    Kembali ke UUD 1945
2.    Bubarkan konstituante
3.    Membentuk MPRS, DPRS, DPAS dalam waktu yang singkat
Indonesia pun dipimpinnya ke arah yang disebut sebagai demokrasi terpimpin. Di dalam sistem yang baru ini, Soekarno mulai bertindak layaknya monarki absolut zaman dulu. Dia bahkan berhasil dilantik sebagi presiden seumur hidup oleh MPRS waktu itu. Tapi ternyata langkah berani Soekarno ini telah membuat ketar-ketir kedua kutub kekuatan waktu itu, Sovyet maupun Amerika. Soekarno tidak mau untuk diatur Amerika namun dia juga menjaga jarak dengan Sovyet. Kedua belah pihak bertanya-tanya apa yang menjadi agenda Soekarno sehingga terjadi intelejens besar-besaran pada tahun 60-an itu.
Soekarno pun membuat ulah dengan politik Konfrontasinya hingga aksi keluar dari PBB. Sovyet berusaha mempengaruhi Soekarno dengan mendanai besar-besaran Partai Komunis Indonesia (PKI) pada waktu itu. Amerika menyelusup masuk dengan memegang beberapa orang tentara. Salah satu yang berhasil dipegang adalah seorang prajurit ambisius yang bernama Soeharto. Yang menjadi masalah ialah Soeharto bukanlah figur kunci di TNI namun nampaknya dia kemungkinan besar terlibat mengarsiteki rencana pembunuhan para jenderal senior dengan pendanaan dari Amerika. Kemudian terjadilah G-30S-PKI yang menewaskan para jenderal kunci di negeri ini. Otomatis jenderal yang masih sisa pada waktu itu hanya Soeharto dan AH Nasution (yang sebenarnya nyaris dibunuh). Nasution yang kemudian cuma memiliki 2 pilihan : menentang Soeharto yang akan membuat perpecahan di tubuh TNI dan memperbesar pengaruh PKI yang sudah mulai mempersenjatai rakyat, atau dia mendukung Soeharto melenyapkan PKI untuk menjaga wibawa TNI. Nasution akhirnya terdesak pada pilihan mendukung Soeharto yang mengkambinghitamkan PKI atas kejadian G-30S. Soekarno pun dipaksa untuk membuat Supersemar karena otomatis seluruh tentara pada waktu itu ada dibawah Soeharto. Isi supersemar adalah sebagi berikut :


1.    Pelimpahan kewenangan untuk memberantas komunis
2.    Menyelamatkan ajaran Soekarno
3.    Jika telah selesai tugas-tugas tersebut, maka Soeharto wajib melaporkan kepada Soekarno
Akan tetapi Supersemar pun disalahgunakan dan dijadikan semacam surat sakti pengalihan jabatan presiden Indonesia dari Soekarno kepada Soeharto. Isi SupersemaSoekarno pun tidak ada pilihan lain karena otomatis semua kekuatannya telah dilucuti pada waktu itu dan dirinya menjadi tahanan politik Soeharto yang pertama.





Previous
Next Post »

Translate