SISTEM
POLITIK INDONESIA
Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia
telah merdeka, akan tetapi Indonesia belum memiliki presiden dan wakil
presiden, dan keesokan harinya Soekarno-Hatta pun diangkat menjadi presiden dan
wakil presiden. Selain itu Indonesia juga mengesahkan UUD 1945 dan mendirikan
KNIP yang bertugas sebagai pembantu presiden dan wakil presiden (sebagai
kabinet). Walaupun Indonesia telah merdeka, tetapi Belanda masih ingin menguasi
Indonesia. Salah satu caranya adalah menuduh Indonesia sebagai negara Komunis.
Tudingan itu bukanlah tanpa alsan, yaitu Indonesia hanya mengakui PNI sebagai
satu-satunya parpol, dan Indonesia tidak memiliki badan legislatif, hanya kabinet-kabinet
yang membantu pemerintah.
AS dan Inggris menekan Belanda untuk
segera melakukan perundingan dengan Indonesia untuk menyelesaikan masalah
tersebut. Pada Tanggal 25 Maret 1947 Indonesia dan belanda melakukan
perjanjian, dan perjanjian tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Linggar
Jati. Akan tetapi pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan Agresi Militer
I. Hal ini memperlihatkan bahwa Belanda tidak merealisasikan perjanjian
tersebut. Untuk menyelesaikannya dilakukanlah perjanjian Renville, yaitu
perjanjian 3 negara dimana Australia mewakili Indonesia, Belgia mewakili
Belanda, dan AS sebagai badan keamanan. Hal tersebut tidak menyurutkan Belanda
untuk menjajah ladi Indonesia, dan akhirnya pada tanggal 19 Desember 1948
Belanda melakukan Agresi Militer II.
Dewan Keamanan melaui UNCI (United
Naturn Commision for Indonesia) secara langsung menyelesaikan masalah Indonesia
dan Belanda melalui KMB (Komisi Meja Bundar) pada bulan Agustus hingga November
1949.
Pada tanggal 15 Agustus 1950 RIS berubah
menjadi RI Kesatuan, dan tahun 1955 RI Kesatuan mengadakan pemilu yang pertama
yang diikuti 49 parpol. Dari pemilu tersebut diharapkan Badan konstituante dan
DPR dapat dibentuk. Akan tetapi dari 49 parpol tersebut tidak memiliki suara
mayoritas, hanya saja ada 5 parpol, yaitu PKI (aliran komunis), PSI, Masyumi,
PNI, dan NU, yang memiliki komposisi suara yang jauh lebih banyak dari pada
partai politik yang lain.
Pemilu di Indonesia dilaksanakan pada
tahun 1955. Pemilu dilakukan untuk membentuk badan konstituante dan DPR. Pemilu
tesebut diikuti oleh 49 partai yang memiliki paham ideologi dan kepentingan masing-masing.
Hanya 4 partai politik yang memiliki suara lebih banyak daripada partai politik
yang lain, yaitu Masyumi, PKI Komunis, NU, dan PNI. Akan tetapi pemilubtersebut
gagal, karena tidak dapat membentuk kabinet.
Untuk mengatasi masalah
tersebut, pada tanggal 05 Juli 1959 Soekarno mengabil keputusan lewat dekrit
presiden. Isi dari keputusan tersebut adalah :
1. Kembali
ke UUD 1945
2. Bubarkan
konstituante
3. Membentuk
MPRS, DPRS, DPAS dalam waktu yang singkat
Indonesia pun dipimpinnya ke arah yang
disebut sebagai demokrasi terpimpin. Di dalam sistem yang baru ini, Soekarno
mulai bertindak layaknya monarki absolut zaman dulu. Dia bahkan berhasil
dilantik sebagi presiden seumur hidup oleh MPRS waktu itu. Tapi ternyata
langkah berani Soekarno ini telah membuat ketar-ketir kedua kutub kekuatan
waktu itu, Sovyet maupun Amerika. Soekarno tidak mau untuk diatur Amerika namun
dia juga menjaga jarak dengan Sovyet. Kedua belah pihak bertanya-tanya apa yang
menjadi agenda Soekarno sehingga terjadi intelejens besar-besaran pada tahun
60-an itu.
Soekarno pun membuat ulah dengan politik
Konfrontasinya hingga aksi keluar dari PBB. Sovyet berusaha mempengaruhi
Soekarno dengan mendanai besar-besaran Partai Komunis Indonesia (PKI) pada
waktu itu. Amerika menyelusup masuk dengan memegang beberapa orang tentara.
Salah satu yang berhasil dipegang adalah seorang prajurit ambisius yang bernama
Soeharto. Yang menjadi masalah ialah Soeharto bukanlah figur kunci di TNI namun
nampaknya dia kemungkinan besar terlibat mengarsiteki rencana pembunuhan para
jenderal senior dengan pendanaan dari Amerika. Kemudian terjadilah G-30S-PKI
yang menewaskan para jenderal kunci di negeri ini. Otomatis jenderal yang masih
sisa pada waktu itu hanya Soeharto dan AH Nasution (yang sebenarnya nyaris
dibunuh). Nasution yang kemudian cuma memiliki 2 pilihan : menentang Soeharto
yang akan membuat perpecahan di tubuh TNI dan memperbesar pengaruh PKI yang
sudah mulai mempersenjatai rakyat, atau dia mendukung Soeharto melenyapkan PKI
untuk menjaga wibawa TNI. Nasution akhirnya terdesak pada pilihan mendukung
Soeharto yang mengkambinghitamkan PKI atas kejadian G-30S. Soekarno pun dipaksa
untuk membuat Supersemar karena otomatis seluruh tentara pada waktu itu ada
dibawah Soeharto. Isi supersemar adalah sebagi berikut :
1. Pelimpahan
kewenangan untuk memberantas komunis
3. Jika
telah selesai tugas-tugas tersebut, maka Soeharto wajib melaporkan kepada
Soekarno
Akan tetapi Supersemar pun
disalahgunakan dan dijadikan semacam surat sakti pengalihan jabatan presiden
Indonesia dari Soekarno kepada Soeharto. Isi SupersemaSoekarno pun tidak ada
pilihan lain karena otomatis semua kekuatannya telah dilucuti pada waktu itu
dan dirinya menjadi tahanan politik Soeharto yang pertama.
ConversionConversion EmoticonEmoticon